Membedah Lembaga dan Memberi contoh Kaidah-kaidah

ForMaSi

Forum Mahasiswa Bidik Misi (ForMaSi) adalah sebuah forum yang menaungi seluruh mahasiswapenerima beasiswa Bidik Misi di IAIN Tulungagung. Berbicara mengenai Formasi (Forum mahasiswa bidik misi) tentunya tidak akan lepas dari yang namanya sejarah berdirinya Formasi itu sendiri, siapa pembentuknya, apa tujuan awal didirikannya, apa dasarnya, apa visi misinya dan apa yang dilakukan sebagai tugasnya.

Berawal dari delegasi yang dikirim oleh pihak STAIN Tulungagung saat itu, sebagai perwakilan mahasiswa bidkmisi dalam acara searsehan nasional (PTAIN) DI UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta sekitar bulan februari yang pada saat itu diwakili oleh mahasiswa bidik misi STAIN Tulungagung sebanyak 5 orang yaitu Hamid masjib,Menik nila fitriani, Lenti agustin, Ahmad mustamsikin khoiri, dan Alpatoni saipul anwar. Selama 3 hari disana banyak sesuatu yang didpatkan, utamanya berkaitan tentang sejauh mana dana bidik misi dikelola dan di kembangkan, bagaimana cara untuk menunjang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan potensi akademik ataupun non akademik dari mahasiswa bidik misi itu sendiri. Maka salah satu jalannya adalah melalui didirikannya sebuah wadah bagi mereka untuk mendiskusikan sebuah inovasi dan kreasi yang akan mereka lakukan ke depan dalam rangka menjalankan agenda yang mereka butuhkan. Selama acara di jogja itu, ke 5 delegasi yang telah mendampat banyak gambaran tentang pergerakan dan perhimpunan atau organisasi yang telah ada dan mempunyai program yang telah mereka realisasikan, maka temen-temen delegasi darai STAIN Tulungaung saat itu mulai ada inisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi yang dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa bidik misi STAIN Tulungagung kala itu. Sehingga keinginan dan mimpi mereka secara tidak langsung dapat terwujud dengan kebersamaan dalam membangun sebuah organisasi. Sehingga sepulang dari acara di jogja itu mulailah diadakan diskusi untuk membentuk perkumpulan tersebut. Setelah melalui berbagai rapat dan diskusi yang dilakukan oleh teman-teman kala itu, akhirnya menghasilkan sebuah nama yaitu ForMaSi ( Forum Mahasiwa Bidikmisi), yang sampai saat ini dikenal oleh mahasiswa bidik misis UAUN Tulungagung khususnya, dan mahasiswa bidik misi PTAIN pada umumnya.

Pada tanggal 16 juli 2012 sebutan tesebut telah ditetapkan oleh teman-teman mahasiswa Bidikmisi sebagai nama forumnya. Kemudian pada tanggal 6 oktober diresmikan dan diakui keberadaanya sebagai sala satu organisasi independen yang ada di STAIN Tulungagung saat itu dan menjadi Forum Mahsiswa Bidikmisi IAIN Tulungagung untuk saat ini.

Tujuannya didirikan Formasi adalah sebagai forum untuk berkomunikasi antar anggota formasi dan sebagai wadah dalam berorganisasi serta mewujudkan kepedulian sosial. Formasi dalam ekstensinya, baik didalam ataupun diluar pedoman pada nilai-nilai kekeluargaan yang artinya bahwa segala sesuatu direncanakan, dirumuskan, dilaksanakan dan deselesaikan atas dasar kekeluargaan. Formasi juga berpedoman pada nilai-nilai pancasila yang tak lain adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Permusyawaratan dan Keadilan). Serta itu formasi juga memacu kepada Tri Dharma Perguruan tinggi (Pendikan, Penelitian dan Pengabdian). Semua hal tersebut merupakan acuan kita untuk menjadi pegangan dalam menjalankan roda kepengurusan Formasi setiap tahunnya. Formasi juga memiliki visi luhur yang sampai saat ini kita junjung tinggi. Visi tersebut adalah bahwa dengan adanya formasi, kita sebagai pelaku formasi mampu menciptakan generasi yang berintelek, berkarakter pemimpin, berjiwa sosial dan spiritual. Dan misinya bahwa dengan adanya formasi kita mampu mengembangkan intelektualitas dan kreatifitas seluruh anggota formasi, kita mampu untuk mengembangkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dari seluruh anggota formasi, dan kita mampu mengembangkan potensi keorganiasasian untuk seluruh anggota formasi dan kita mampu untuk menanamkan spiritual dalam menjalakan aktifitas keorganisasian formasi.

Alat-alat yang dipakai atau yang dimiliki adalah seperti printer, micropone, sound system, rak buku, alat-alat tulis dan buku-buku yang bisa di baca, serta juga mempunyai logo seperti yang ada di bawah ini :

             Adapun formasi juga mempunyai peraturan yang tertulis yaitu :

1.      Setiap anggota formasi yang aktif dan non aktif harus membayar uang kas

2.      Semua anggota formasi harus berpedoman pada nilai-nilai pancasila

3.      Kegiatan rapat dilakukan dengan cara musyawarah

4.      Semua kegiatan formasi pengurus wajib mengikuti kegiatan tersebut.

5.      Semua wajib menjunjung nama organisasi formasi di dalam atau di luar organisasi

Sedangkan peraturan yang tidak tertulis yaitu sebagai berikut :

1.   Setiap bertemu anggota formasi harus menyapa satu sama lain

2.   Saling menjaga kerukunan antar anggota

3.   Tidak menjelek kan nama organisasi

4.   Saling bertukar fikiran antar anggota

Kaidah-kaidah sosial yaitu ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya dan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturang yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila di lakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama. Sangsinya dikucilka  atau di jahui oleh masyarakat

Contoh nya : 1. Berjilbab jika keluar rumah, 2. tidak membawa laki-laki ke rumah yang bukan muhrim,3. dilarang mencuri,dilarang keluar rumah tidak memakai pakaian, 4. memakai helem saat berkendara, 5. dilarang berboncengan melebihi 2 orang, 6. dilarang merokok di sekolah, 7. dilarang tidur dikelas,8. dilarang bolos sekolah,9. dilarang ngebut ngebut dijalan, 10. dilarang menggoda istri orang,11.  mematuhi rambu rambu lalulintas,12. harus membawa sim dan stnk dalam berkendara,13. Dilarang menyontek saat ujian, 14. Berkendara pada sisi kiri jalan, 15. Dilarang melakukan hubungan sexual jika belom menikah,16 membatasi mempunyai anak , 17. Wajib sekolah 9 tahun. 18 dilarang minum minuman keras, 19 dilarang memakai narkoba 20.dilarang memakai pakain berwarna hijau di pantai selatan.

Kaidah kesopanan yaitu : aturan yang berlaku dalam lingkungan tertentu sifatnya terbatas cenderung sempit, dan yang memberlakukan itu masyarakat artinya dari sendiri tujuannya mengatur atau tertip , tidak ada yang menjadi korban tidak kesopanan,. Sangsinya berasal dari masyarakat seperti teguran, atau denda dan pengucilan

Contohnya : 1. Tidak meludah di sembarang tempat 2. Member atau menerima makanan dengan tangan kanan, 3. Jangan makan sambil berbicara, 4. Bersikap dan bersiafat rukun kepada siapa saja. 5. Berbicara dengan nada rendah kepada orang yang lebih tua, 6.tidak buang angin di depan orang makan 7,  tidak bersendawa di depan orang, 8 tidak memotong pembicaraan orang 9. Mengharagai pendapat orang lain, 10, mengucap kata terima kasih jika di beri sesuatu 11 tidak mengumbar aib orang lain, 12 tidak sombong 13 menghormati orang yang lebih tua, 14 tidak mengina orang lain 15. Mendengarkan bila seseorang sedang berbicara 16 tidak memperliatkan kemaluannya ke orang lain, 17 menyapa jika bertemu orang 18 mengucap salam jika bertamu 19 mempersilahkan duduk kepada tamu 20 mengantarkan ke depan pintu saat tamu pulang.

Kaidah kesusilaan yaitu peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan mana yang dianggapnya baik dan mana yang dianggap buruk. Sangsinya dari sendiri seperti timbul dari rasa bersalah dari diri sendiri.

Contoh : 1. Dilarang pelacuran 2. Dilarang perzinahan 3. Dilarang korupsi 4, menghormati orang lain tertutama orang tua 5, memiliki sikap adil, 6 memiliki sikap jujur dalam masyarakat7 tidak menfitnah orang 8 selalu menolong orang 9 memberikan uang kepada anak yatim,10 menjaga nama baik sekolah 11 melaksanakan pola hidup sederhana 12  menggunakan dan merawat fasilitas keluarga 13. Menciptakan kebersihan 14  membantu tetangga yang tertimpa musibah 15  membantu pembangunan secara umum 16 meningkatkan kegotong royongan dan kekeluargaan 17 tidak membuang sampah sembarangan 18  bergaul tampa memandang suku, ama ras dan antar golongan 19 meminta izin jika meminjam barang orang lain 20 menjaga nama baik masyarakat.

Kaidah kepercayaan yaitu kaidah social yang asalnya dari Tuhan dan berisikan larangan-larangan, perintah-perintah dan anjuran-anjuran. Kaidah ini merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang baik dan benar. Kaidah agama mengatur tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. kaidah yang berpangkal pada kepercayaan adanya Yang Maha Kuasa. Pelanggaran terhadap kaidah agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan, yang akan mendapat hukum di akhirat kelak.

Contoh : 1. mealakukan sholat, 2. puasa, 3. membayar zakat,4. Infaq dan sodaqoh, 5 melakukan haji 6. Mengaji 7. Menjahui larangan agama 8. Melakukan sembahyang kepada tuhan,9. Melaksanakan sholat tepat waktu 10 melakukan khitan 11 membaca yasin 12 melakuka wiritan selesai sholat, 13 melakukan wudu sebelom sholat 14 bersyukur jika mendapat nikmat 15 membaca doa sebelom melakukan kegiatan 16 melakukan ziaroh makam 17 melakuka wakaf tanah untuk masjid 18 melaksanakan sholat jumat, 19 berkurban saat hari raya idul adha, 20 bersilaturahmi saat hari raya tiba

Kaidah hukum asal yaitu peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia.  Sangsinya dari masyarakat diwakili oleh penguasa seperti ditahan atau di penjara.

Contoh : 1. Kewajiban membayar pajak 2, dilarang mengganggu ketertiban umum 3. Dilarang menerobos lampu merah 4. Tidak terlambat masuk sekolah 5.peraturan peraturan yang termasuk kedalam hukum acara 6, peraturan peraturan yang berisi rumusan-rumusan pengertian yang dipakai dalam suatu hukum 7 peraturan peraturan yang memperluas, membatasi atau mengubah sis dari peraturan yang lain 8, keamana berperan menjalakan perintah pengamanan masyarakat.9. dilarang bergenti di tengah jalan, 10.dilarang berbelok jika tidak ada isyarat untuk boleh berbelok 11. Mematuhi undang-undang tentang PNS , 12 dilarang merokok di rumah sakit 13 dilarang bertelfon saat berkendara 14 dilarang berjajar saat di jalan 15 mamatuhi UU tahun 1945. 16 menghemat pemakaian listrik 17 tidak menebang pohon sembarangan 18 tidak membakar hutan 19 tidak berburu liar 20 melindungi hewan yang hampir punah.

Analisis Teori karl Marx dalam PP NO 78 TAHUN 2015 Tentang Pengupahan

Biografi Karl marx 

Karl marx dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang revolusioner, tokoh satu ini lahir di Trier, Prusia, 5 Mei 1818. ayahnya, seorang pengacara, menafkai keluarganya dengan relatif baik, khas kehidupan kelas menengah. Orang tuanya adalah dari pendeta yahudi (rabbi). Tetapi, karena alasan isnis ayahnya menjadi penganut ajaran Luther ketika Karl Marx masih sangat muda. Tahun 1841 Marx menerima gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin, Universitas yang sangat di pengaruhi oleh Hegel dan guru - guru muda penganut filsafat Hegel, tetapi berpikir Kritis. Gelar doktor Marx di dapat dari kajian filsafat yang membosankan, tetapi kajian itu mendahului berbagai gagasannya yang muncul kemudian.

 Pengertian Sosiologi hukum menurut Teori Karl marx

            Hukum itu berguna untuk kepentingan Kaum Borjois dan Hukum itu beguna untuk menindas kaum Proletar.

Menurut Karl Marx  terdapat dua kelas Masyarakat

1.      Kelas Borjuis yaitu masyarakatnya jumlahnya yang dikit tetapi menguasai uang dan tanah yang besar.

2.      Kelas Proletar yaitu Masyarakatnya  jumlahnya yang banyak tetapi tidak mempuyai uang banyak dan tanah yang sempit mereka mempunyai tenaga saja.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG PENGUPAHAN

BAB II

KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Pasal 3

(1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.

BAB III

PENGHASILAN YANG LAYAK

Pasal 4

 (2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. Upah; dan

b. pendapatan non Upah.

                                                                         Pasal 5

(2) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 6

(1)   Pendapatan non Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa tunjangan hari raya keagamaan.

Pasal 8

(1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan

Dasar Pengupah

upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.

Pasal 14

(1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.

(2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Pasal 16

Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh.

Pasal 19

Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

Analisisnya

            Dari Pasal 3 ayat 1 diatas dapat saya analisis Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

Dari Pasal 4 ayat 2 dapat saya analisi Adapun kebijakan pengupahan itu meliputi: a. Upah minimum; b. Upah kerja lembur; c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Upah sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen: a. Upah tanpa tunjangan; b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Dari Pasal 5 ayat 2 dapat saya analisis Sementara dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, menurut Peraturan Pemerintah  ini, besarnya upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Dari Pasal 5 ayat 4 dapat saya analisis Adapun pendapatan non upah sebagaimana dimaksud berupa tunjangan hari raya keagamaan. Selain tunjangan hari raya keagamaan, menurut PP ini, pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa: a. bonus; b. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau c. uang servis pada usaha tertentu.

Dari Pasal 6 ayat 1 dapat saya analisis Peraturan Pemerintah ini menegaskan, bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Adapun bonus sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan, yang penetapannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dari Pasal 8 ayat 1 dapat saya analisis Peraturan Pemerintah  ini juga menegaskan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Dari Dasar Pengupah di atas dapat saya analisis  Peraturan Pemerintah  ini juga menegaskan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Dari Pasal 14 ayat 1 dan 2 dapat saya analisis Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah  ini, wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh, dan harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan: a. pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan; atau b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama. Sedangkan upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarnya Upah sebagaimana dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Dari Pasal 16 dapat saya analisis pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah dijanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, menurut Peratuan Pemerintah ini, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dari Pasal 19 dapat saya analisis Upah sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah ini, dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank. Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja/buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan, bahwa pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Peninjauan upah sebagaimana dimaksud diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Undang-Undang Llulintas nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Menganalisis tenatang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Setelah saya menbaca dan menimbang dari diskusi yang tadi siang saya laukan dapat saya simpulkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.      Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

2.      Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

3.      Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4.      Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5.      Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

6.      Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

7.      Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

8.      Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

9.      Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

10.  Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

11.  Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

12.  Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

13.  Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

14.  Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

15.  Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

16.  Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

17.  Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

18.   Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

19.  Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

20.  Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

21.  Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

22.  Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

23.  Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

24.  Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

25.  Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

26.  Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

27.  Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

28.  Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

29.  Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

30.  Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

31.  Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

32.  Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan

33.   Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

34.  Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

35.  Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

36.  Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

37.  Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38.   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

39.  Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.

40.   Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa DPR dan Presiden mengeluarkan pasal itu bertujan atau berkmasud untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan kegiatan berlalulintas seperti halnya membuat rambu-rambu,merawat jalan, dan merenovasi jalan yang sudah rusak, member peringatan agar wajib memakai helem dan pya SIM (Surat Izin Mengemudi ) itu kan kita akan lebih mudah dalam menyebarang, menjaga keselamatan diri dan sebagaimana semestinya. Dan juga dengan adanya lalu lintas ini pengguna jalan akan lebih mudah untuk di atur atau bisa juga dinamakan menertibkan di pengendara di jalan dan yang terkhir supaya dalam berkendara seseorang itu bisa nyaman serta tidak merasa takut dalam berkendara. Maksud dari takut ini adalah takut adanya seorang pengendara yang mengendara secara bebas atau bisa juga di sebut bahasa keren nya ugal-ugalan, nah sikap yang seperti itulah yang harus kita hindari karena apa? Sikap tersebut sangat merugikan diri kita dan juga orang lain serta dapat pula mengakibatkan kecelakaan dan ujung-ujunya akan membawa kematian.

                                                                         Pasal 2       

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

a.       asas transparan;

b.      asas akuntabel;

c.        asas berkelanjutan;

d.      asas partisipatif;

e.       asas bermanfaat;

f.       asas efisien dan efektif;

g.      asas seimbang;

h.      asas terpadu; dan

i.        asas mandiri.

Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a.       terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b.      terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

c.       terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum

bagi masyarakat.

Maksud dari pasal 3 ini adalah dengan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas yang aman, selamat, tertib dan lancer maka akan berdampak pada bangsa seperti halnya dalam mendorong perekonomian nasional, dan juga memperkokoh persatuan serta kesatuan bangsa, mampu menjunjung tinggi martabat bangsa yang dimana yang semestinya kita harapkan. Masyarakat juga akan timbul perilaku yang baik dalam berkendara.

Jadi menurut pendapatku  jika semua pasal-pasal di atas terlaksana maka pelayanan dalam lalulintas akan tertib dan tertata rapi serta di jalan akan lancer dan juga dapat mendorong perekonomian bangsa ini. Jadi saya berpendapat kalao UU LaluLintas itu sangat penting.